Federasi Uskup Pasifik Minta Papua Tidak Dihambat Masuk MSG

0
ari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

ari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Enam uskup yang tergabung dalam Komite Eksekutif Federasi Konferensi Uskup Katolik se-Oseania menyerukan agar pemerintah mana pun tidak menghambat keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Menghambat keinginan itu, menurut mereka, akan melukai hati semua rakyat Melanesia. MSG, demikian pernyataan itu, adalah tempat alami kolaborasi dan potensi saling memahami yang lebih dalam di antara sesama rakyat Melanesia.

Keenam uskup tersebut bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, dan mengeluarkan pernyataan tersebut pada 22 Agustus, sebagaimana dilansir dari catholicoutlook.org. Keenam uksup itu adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC,  Uskup Parramatta, Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowoomba, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM,  dan Uskup Port Billa, John Bosco Baremes SM. Keenamnya datang  dari negara-negara Australia, Selandia Baru, Papua Nugini,Kepulauan Solomon dan CEPAC.

Menurut Wikipedia, Oseania (Oceania) adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya.

Dalam artian sempit Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk dari Maluku sampai Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas  Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun terkadang Jepang dan Kepulauan Aleut dianggap masuk dalam kelompok Oseania.

Sebagian besar wilayah Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia.

Oleh karena itu, tidak terlalu salah apabila para uskup yang bertemu ini dikatakan merupakan wakil dari umat Katolik di Pasifik.

“Kami datang dari banyak negara bangsa kepulauan yang tersebar di seluruh Pasifik,” demikian pernyataan mereka.

“Kami sangat senang berada di sini di PNG dan telah menikmati keramahan yang sangat indah dari bangsa yang hidup ini. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Yang Terhormat  Powes Parkop, gubernur Port Moresby, dan kami semua mengucapkan selamat kepadanya dan dorongan bagi pengembangan kota ini dan komitmennya untuk keadilan, integritas dan layanan dalam kepemimpinan sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Meskipun kami datang dari beragam budaya dan daerah, sebagai rohaniawan dan gembala hati kami bersatu dalam keinginan untuk mencari apa yang terbaik bagi manusia dan kebaikan bersama bagi masyarakat apapun. Lebih jauh, kami mengikuti contoh dari Paus Fransiskus, imam kita, yang mendorong kita untuk melihat dunia bukan sebagai pasar global, tetapi sebagai rumah universal.”

Menurut pernyataan itu, tahun lalu para uskup telah mendesak pemerintah dan kalangan bisnis untuk mendukung inisiatif Paris COP21 menangani isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan  berbesar hati melihat bahwa Pemerintah PNG telah mengesahkan UU yang baru dan setuju untuk menerapkan strategi inisiatif itu.

Pada pertemuan kali ini, keenam uskup itu mengatakan mereka memfokuskan diri pada isu tentang Papua. Dalam hemat mereka, rakyat Papua mencari apa yang dicari oleh setiap keluarga dan kebudayaan, yaitu penghormatan terhadap martabat pribadi dan komunal, kebebasan berekspresi bagi aspirasi individu serta hubungan bertetangga yang baik.

“Batas politik tidak pernah dapat membatasi atau mengontrol hubungan etnis dan kami mendesak pemerintah untuk mendukung keinginan rakyat Papua (Barat) untuk berpartisipasi penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),” demikian pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, keenam uskup mengatakan mendukung deklarasi lintas iman pada tahun 2003 Papua Tanah Damai.

“Menghalangi partisipasi rakyat Papua di MSG adalah luka di sisi semua rakyat Melanesia. Untuk Papua (Barat), MSG adalah tempat alami kolaborasi dan potensi sumber pemahaman  yang lebih dalam,” kata pernyataan itu.

Keenam uskup juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah Indonesia dalam membuat kemungkinan kunjungan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon  ke Jayapura belum lama ini, untuk bertemu dengan kolega sesama uskup di Papua Barat.

“Kunjungan tersebut selalu untuk menciptakan perdamaian,” kata mereka.

Sejak tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berupaya untuk diterima di MSG, sebagai perwakilan dari rakyat Melanesia di Papua. Pada tahun 2015, ULMWP mendapat status sebagai peninjau.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengklaim mewakili rakyat Melanesia yang menjadi warga negara Indonesia, yang tersebar di pulau-pulua Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Indonesia telah memperoleh status associate member di MSG pada tahun 2015.

Pertengahan Juli lalu, aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG ditunda, dengan alasan masih perlu adanya penyempurnaan kriteria keanggotaan MSG. Keputusan atas aplikasi itu dijadwalkan akan diambil pada pertemuan pemimpin MSG pada September ini Vanuatu.

Menurut Amena Yauvoli, direktur jenderal MSG, kepada tabloidjubi.com, pengajuan aplikasi untuk menjadi anggota penuh sejauh ini hanya dilakukan oleh ULMWP, sementara Indonesia tidak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat MSG.

Indonesia selama ini menganggap ULMWP merupakan kelompok separatis.

Editor : Eben E. Siadari

Perempuan Katolik Papua Minta Paus Fransiskus Kunjungi Papua

0
Kunjungan uskup-uskup negara-negara Melanesia ke Jayapura. (Foto: Catholic Leader)

Kunjungan uskup-uskup negara-negara Melanesia ke Jayapura. (Foto: Catholic Leader)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah organisasi yang menamai diri Perempuan Katolik Papua Barat (PKPB) meminta Paus Fransiskus datang ke Papua pada saat kunjungannya ke Indonesia tahun depan.

Permintaan itu mereka sampaikan kepada rombongan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon yang mengunjungi Jayapura pada 8 dan 9 April lalu. Sebanyak 20 uskup ada dalam rombongan itu, termasuk Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Solomon, Adrian Smith.

Media Katolik yang berbasis di Australia, The Catholic Leader, melaporkan rombongan uskup dari negara-negara Melanesia itu mencoba menyerap aspirasi dan mendengar suara masyarakat Papua selama kunjungan yang tergolong langka itu.

Walau aktivis setempat hanya mendapat pemberitahuan singkat sebelum kunjungan, mereka sempat menitipkan aspirasi kepada rombongan uskup, termasuk dari Perempuan Katolik Papua Barat (PKPB).

PKPB menyampaikan sepucuk surat kepada rombongan uskup yang antara lain meminta agar dalam kunjungannya ke Indonesia tahun depan, Paus Fransiskus juga datang ke Papua.

Dalam surat itu, menurut Catholic Leader, PKPB menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus.

Di bagian lain surat, PKPB menyampaikan laporan tentang keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

“Hanya sedikit orang asing dan bahkan lebih sedikit tamu terhormat seperti tuan-tuan yang diperbolehkan mendapatkan izin untuk datang (ke Papua), atau bersedia mengambil risiko mengunjungi wilayah kami,” kata surat PKPB.

“Kami ingin Anda tahu bahwa kami tidak bebas.”

“Kami dibatasi dalam situasi yang penuh kekerasan.”

“Karena polisi dan militer Indonesia, kami tidak merasa aman di tanah kami sendiri.”

“Kami ingin menentukan masa depan kami sendiri, secara bebas dan adil.”

“Kami ingin Anda tahu bahwa United Liberaton Movement for West Papua (ULMWP) mewakili kami. Mereka memiliki dukungan penuh kami.”

Yang dimaksud dengan ULMWP adalah organisasi yang terbentuk pada akhir tahun 2014, wadah bersama faksi-faksi dari gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Saat ini ULMWP mendapat status pengamat di Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional yang berpengaruh di Pasifik Selatan, mencakup perwakilan dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan gerakan perjuangan kemerdekaan Kaledonia Baru.

Lebih jauh, PKPB dalam suratnya juga menyalahkan pihak pemerintah RI atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan menuduh gereja di tingkat lokal membisu mengenai hal itu.

“Rakyat kami mengalami kekerasan dan kematian karena tindakan brutal militer dan polisi Indonesia,” kata surat itu.

“Setiap hari semakin banyak migran tiba. Kami menjadi minoritas di tanah kami dan bahkan di gereja kami sendiri, sementara rakyat Indonesia menguasai semua aspek kehidupan.”

“Bahkan, mereka (negara) sering menjadi pelaku atau melindungi pelaku, sehingga kami merasa  tidak punya tempat mengadu.”

“Sayangnya Gereja Katolik di Papua Barat sebagian besar diam tentang hal ini dan tidak menyuarakan tangisan kami yang ingin mendapatkan keadilan.”

Surat itu menyerukan agar Konferensi Uskup mendorong Pacific Island Forum untuk segera mengirim misi pencari fakta tentang pelanggaran HAM ke Papua Barat.

Kunjungan uskup-uskup ini ke Jayapura berlangsung setelah sebelumnya terbit laporan dari pencari fakta yang berafiliasi dengan Gereja Katolik Brisbane, yang berisi tuduhan militer dan polisi melakukan intimidasi, pemukulan, penyiksaan, penculikan dan pembunuhan di Papua Barat.

Penulis laporan, Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, adalah tokoh yang dihormati dan pembela HAM. Ia mengunjungi Papua Barat didampingi pejabat Komisi Keadilan dan Perdamaian dari Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.

Mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat Papua.

Suster Connelly membandingkan situasi di sana sebagai perjalanan “melangkah kembali dua puluh tahun ketika saya pertama kali pergi ke Timor Timur”.

Editor : Eben E. Siadari