Ahok: Saya Bukan Kafir, Terima Yesus Adalah Hak Saya

0

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang ketujuh atas kasus dugaan penodaan agama yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, hari Selasa (24/1).

Sidang kali ini disuguhi pemandangan menarik tatkala saksi pelapor, Muhammad Asroi Saputra, usai memberikan kesaksian.

Ahok menyatakan keberatan atas kesaksian Asroi yang menganggap pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu telah menyakiti umat Islam sedunia. Selain itu, Ahok juga keberatan dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 51 yang disampaikan oleh Asroi.

“Saya juga keberatan saudara saksi begitu ngomong Pancasila dan (pemeluk) agama lain, seolah-olah (pemeluk) agama lain bisa keberatan. Namun, satu pihak saksi mengatakan dan mengakui di luar mengucapkan kalimat syahadat, agama lain kafir. Saya keberatan,” kata Ahok.

Di sisi lain, Ahok merasa keberatan dengan pernyataan Asroi tentang dirinya yang menyebut surat Al-Maidah berbohong.

“Terakhir, saya percaya Yesus Tuhan bukan kafir. Saya keberatan Anda menganggap saya kafir, saya bertuhan dan saya terima Yesus adalah Tuhan dan hak saya di negeri Pancasila, saya berhak menjadi apa pun di republik ini,” kata Ahok.

Seperti yang dilansir dari kompas.com, Asroi, setelah menyampaikan kesaksiannya dan mendengarkan keberatan dari Ahok menyalami majelis hakim, dia menghampiri dan menyalami Ahok .

Asroi pun mencoba memeluk Ahok, kemudian Ahok menegaskan dia bukanlah orang kafir seperti yang dituduhkan sebelumnya.

“Saya bukan kafir,” kata Ahok sambil menggelengkan kepalanya.

Asroi hanya tersenyum. Kemudian, adik Ahok yang juga bertindak sebagai anggota kuasa hokum Ahok, Fify Lety Indra, berusaha untuk menenangkan sang kakak dengan memegang pundaknya.

 

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum

Franklin Graham Serukan Umat Kristen Dunia Doakan Ahok

0
Penginjil dari Billy Graham Evangelistic Association, Franklin Graham. (Foto: gospelherald.com)

Penginjil dari Billy Graham Evangelistic Association, Franklin Graham. (Foto: gospelherald.com)

SATUHARAPAN.COM – Pendeta dan Penginjil dari Billy Graham Evangelistic Association, Franklin Graham, menyerukan umat Kristen di seluruh dunia untuk bersatu dalam doa untuk gubernur DKI Jakarta yang saat ini nonaktif karena menjalani kampanye, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini menghadapi tuduhan penghinaan agama.

Menurut New York Times yang dikutip ulang Gospel Herald, pada hari Rabu (14/12) dengan mengutip dari fanpage facebook Franklin Graham, putra dari penginjil Billy Graham, menyerukan umat Kristen di seluruh dunia untuk berlomba-lomba memberi dukungan kepada Ahok.

“Kita perlu berdoa untuk gubernur Jakarta beragama Kristen, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, yang diadili karena apa yang disebut sebagai penghujatan, yang konyol,” kata  Graham.

“Dia adalah gubernur pertama non-Muslim dari ibu kota Indonesia. Berbagai tuduhan dialamatkan kepadanya karena dia adalah seorang Kristen,” kata dia.

“Ini adalah penganiayaan yang terjadi di seluruh dunia, mari kita berdoa untuk orang ini dan keluarganya,” kata dia.

Dalam Gospel Herald dijelaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama merupakan laki-laki asal etnis Tionghoa dan pemeluk Kristen pertama dalam 50 tahun menahkodai ibu kota Indonesia tersebut.

Ahok, menurut New York Times yang dikutip ulang Gospel Herald, dituduh melakukan pelanggaran undang-undang penistaan agama saat memberikan kata sambutan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada September 2016.

Ahok telah membantah tuduhan penistaan agama, dan mengatakan ucapannya tersebut ditujukan untuk politikus yang bersikap tidak benar dengan menggunakan ayat Alquran terhadap dirinya.

Jaksa penuntut mengatakan Ahok melakukan penghinaan terhadap Islam dengan menyalahgunakan ayat tersebut dalam rangka meningkatkan dukungan publik menjelang pemilihan gubernur, menurut BBC yang dikutip ulang Gospel Herald.

Penginjil berusia 64 tahun tersebut menambahkan bahwa The Billy Graham Evangelistic Association akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) “World Summit in Defense of Persecuted Christians” atau Pertemuan Dunia untuk Umat Kristen Teraniaya di Washington DC, pada 10-13 Mei 2017.

Pertemuan tersebut dihelat dalam rangka mengekspos masalah ini dan untuk membantu mendidik para politikus di Washington DC dan kepada publik di Amerika Serikat tentang penganiayaan yang terjadi terhadap Kristen di seluruh dunia. (gospelherald.com)

==================

We need to pray for the Christian governor of Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, who is on trial for what the Muslim’s are calling blasphemy, which is ridiculous. He’s the first non-Muslim governor of the Indonesian capital in more than half a century. They’re coming after him because he’s a Christian. Hard line Muslim groups have organized protests against him and some have even called for him to be lynched. This is the kind of persecution that is going on around the world in countries that are controlled by Islam. Pray for this man and his family.

The Billy Graham Evangelistic Association is holding the World Summit in Defense of Persecuted Christians in Washington, DC, May 10-13, 2017, to expose this issue and to help educate the politicians in Washington and the American public to persecution happening around the world.

Some analysts see the case as an effort to incite ethnic and religious hatred against Basuki Tjahaja Purnama, who is ethnic Chinese and Christian.
nytimes.com|By Joe Cochrane

Gereja Katolik Minta PBB Investigasi Pelanggaran HAM Papua

0

Rekomendasi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua datang dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia.

Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)

Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM – Setelah sebagian hasil temuan mereka ke Papua sempat jadi berita ramai di media massa bulan lalu, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, akhirnya melansir secara lengkap hasil temuan tersebut pada hari Minggu (1/5) di Brisbane dan hari ini di Jakarta. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua  itu, laporan ini menerbitkan rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu,  salah satu rekomendasi mereka adalah “Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua.”

Selanjutnya, laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar “negara-negra di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.”

Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

Misi pencarian fakta ini  mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga  mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. “Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja,” kata laporan itu.

“Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

“Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat,” kata laporan itu.

Diakui, laporan ini bermula dari kedatangan delegasi ULMWP ke Australia dan melakukan presentasi tentang yang terjadi di Papua. Seminggu setelah pertemuan, Komisi  Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mengirimkan tim ke Papua.

Sebetulnya, demikian laporan ini memberi alasan, pada tahun 2015 pemimpin negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung Pacific Islands Forum (PIF) Leader Summit di Port Moresby  telah merekomendasikan pencarian fakta ke Papua. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Padahal, salah satu tujuan Komisi mengirimkan delegasi  ke Papua adalah untuk membangun hubungan dengan gereja di Papua untuk berkolaborasi di masa mendatang di sekitar isu HAM dan lingkungan.

Karena RI tidak bersedia menerima misi PIF, maka dapat dikatakan Komisi ini menjadi salah satu misi pencari fakta tidak resmi dari Pasifik yang mengunjungi Papua.

Lebih jauh laporan itu mengatakan gereja dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik harus melanjutkan membangun jejaring solidaritas dengan mitra mereka di Papua untuk mendukung advokasi dan aksi terhadap pelanggaran HAM serta mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan pemimpin Papua, ULMWP.

Di Indonesia, laporan tersebut diluncurkan secara resmi di Jakarta pada Selasa, 3 Mei, oleh VIVAT International Indonesia, sebuah lembaga advokasi international.

Selengkapnya laporan ini, dapat dilihat di link ini: We Will Lose Everything.

Editor : Eben E. Siadari

Kronologi Insiden Tolikara Versi Komite Umat (Komat) [1]

1

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:05 WIB

Kepada Kapolres, Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) dengan tegas menyatakan dan menjamin shalat Idul Fitri

Hidayatullah.com—Setelah hampir seminggu menurunkan tim pencari fakta, Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) akhirnya Jumat siang (31/07/2015) mengeluarkan temuannya.

Komat menemukan fakta, adanya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli bernomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara.

Dalam surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara GIDI memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015.

Surat itu juga berisi poin-point LARANGAN kepada umat Islam.

“Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, “ demikian diantara larangan GIDI.

GIDI membolehkan umat Islam merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.

Selain itu, GIDI juga melarang muslimah memakai pakai Yilbab (jilbab, red).

Di bawah ini kronologi temuan Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) yang dibacakan Fadhlan Rabbani Garamatan.

Senin, 13 Juli 2015

1. Selembar surat ditemukan oleh anggota intel Polres, Bripka Kasrim yang tengah berada di Pos Maleo. Surat tersebut berasal dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli dengan nomor surat 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara. Surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015.

Dalam surat itu juga berisi poin-point LARANGAN yang kami tulis sebagaimana aslinya, sebagai berikut:

Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara
Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.
Dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab (jilbab, red).
2. Anggota intel, Bripka Kasrim memfoto surat, kemudian melaporkan melalui alat telekomunikasi handy talky kepada Kapolres Tolikara saat itu, AKBP Soeroso, SH, MH tentang adanya surat tersebut. Foto surat itu pun dikirimkan kepada Kapolres, dan Kapolres langsung mencetak foto tersebut.

3. Selanjutnya, Kapolres melalui telepon menghubungi Bupati Tolikara, Usman Wanimbo. Saat komunikasi itu, diketahui Bupati sedang berada di Jakarta, dan baru akan kembali ke Tolikara pada keesokan harinya (14/7). Namun, Kapolres tetap menyampaikan perihal isi surat tersebut dengan membacakannya.

Menanggapi informasi itu, menurut Kapolres, Bupati menyampaikan, “Itu tidak betul! Saya akan telepon ketua GIDI wilayah Tolikara. Saya akan minta itu (surat) dicabut atau diralat.”

Lalu, Kapolres menyatakan, “Itu yang saya mau, karena itu akan menimbulkan keresahan umat Islam.”

4. Kapolres juga menghubungi Presiden GIDI, Pdt.Dorman Wandikbo, S.Th di Jayapura, melalui telepon. Komunikasi melalui telepon itu direkam oleh Kapolres. Menanggapi informasi dari Kapolres, berikut ini kutipan tanggapan Presiden GIDI dalam rekaman yang kurang jelas suaranya itu, “Pak Kapolres, nanti saya akan berkordinasi dengan adik-adik ….”

Kapolres kembali menyatakan, “Jadi izin Bapak, untuk pengamanannya kami sudah siap mengamankan seluruh kegiatan GIDI maupun kegiatan lebaran. Jadi kami sudah siapkan pengamanan, TNI dan Polri akan bersama-sama agar kegiatan ini aman kondusif dan lancar tanpa hambatan. Kedua, saya juga sudah lapor Pak Bupati. Pak Bupati sependapat dengan Presiden GIDI, nanti Pak Bupati akan tiba di Tolikara lagi. Saya harap agar tidak menimbulkan keresahan bagi warga Muslim, mohon ditinjau kembali dan dicabut agar tidak menimbulkan permasalahan. Terutama masalah SARA, Pak Presiden.”

Presiden GIDI juga mengatakan. “Saya akan telepon Pak Bupati sebentar, saya juga akan telepon Pak Nayus, dan juga adik sekretaris. Saya akan telepon mereka, Bapak. Sekali lagi itu anak-anak emosional, saya sampaikan permohon maaf. Cukup Bapak saja tidak usah sampaikan kepada teman-teman Muslim yang lain. Itu sangat tidak sehat, dan kurang sehat untuk surat itu. Saya pesan begitu”

Kapolres menyatakan, “Baik, itu hanya akan di tangan saya saja. Nanti tokoh-tokoh Muslim nanti akan saya panggil juga.”

Rabu, 15 Juli 2015

1. Kapolres kembali melakukan komunikasi dengan Bupati dan Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI), karena pada siang hari itu akan ada acara pembukaan Seminar dan KKR. Namun Kapolres tidak mengikuti acara pembukaan, karena ada perang suku di Kampung Panaga, Tolikara. Kapolres berangkat ke lokasi perang suku itu bersama Bupati dan Ketua DPRD Kab Tolikara.

2. Pada malam harinya, Kapolres yang mendapat kabar ada peresmian monumen Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) di bagian atas Tolikara. Dalam acara peresmian monumen itu, Muspida yang hadir hanya Kapolres. Kehadiran Kapolres saat itu hanya ingin menegaskan kepada Presiden GIDI agar tidak terjadi gejolak. “Pak, saya ingatkan kembali tanggal 17 Juli, umat Islam akan melaksanakan Idul Fitri. Masalah surat kemarin agar ditindaklanjuti.”

Kepada Kapolres, Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) dengan tegas menyatakan dan menjamin shalat Idul Fitri. “Iya gak apa-apa, Pak Kapolres. Silakan dilanjutkan.”

Pak Kapolres membalas, “Pak mohon ijin, masalah surat kemarin itu agar ditindaklanjuti.”

Kapolres juga menyatakan, bahwa ada ada orang asing yang datang, yaitu dari perwakilan Israel, Belanda, dan Papua Nugini (untuk menghadiri KKR).* (BERSAMBUNG)

Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Kronologi Insiden Tolikara Versi Komite Umat (Komat) [2]

0

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:12 WIB

Gelombang massa titik pertama ini kian besar diperkirakan Kapolres mencapai 500 orang. Sementara di saat yang sama, kepulan asap sudah meninggi

Sambungan Kronologi Insiden Tolikara Pertama

Kamis, 16 Juli 2015

Sore hari, Kapolres menelepon Presiden GIDI lagi, namun tidak diangkat. Lalu mengirimkan pesan singkat yang isinya : Mohon ijin saya telepon, mohon diangkat. Baru dijawab 30 menit kemudian, namun saat dihubungi telepon tidak terangkat. Dan hanya membalas dengan SMS, “Maaf Bapak, saya sedang di lapangan.”

Akhirnya, Kapolres mengirim pesan singkat: “Bapak ijin mengingatkan kembali bahwa besok shalat Idul Fitri mulai dari 06.30 – 07.30.” Presiden GIDI menjawab pesan singkat itu: “Baik Bapak, terima kasih. Selama melaksanakan shalat, Tuhan memberkati.”

Malam hari, sebelum ada pengumuman isbat 1 Syawal, Kapolres mendatangi masjid sekitar pukul 19.30 WITA, kesepakatan para pengurus pelaksanaan shalat dilaksanakan di halaman Markas Koramil, karena masjid hanya menampung 100 orang jamaah, sedangkan jamaah shalat diperkirakan 300 orang. Kapolres juga menyatakan siap memberikan pengamanan selama shalat Ied.
Arkam Jalil, salah seorang warga Muslim mengaku pada malam itu belum mendapat kepastian perihal diadakan shalat Id. Berkaitan dengan adanya surat edaran dari GIDI yang sudah beredar di tengah masyarakat.
Jum’at, 17 Juli 2015

Pukul 7 pagi, shalat Idul Fitri dimulai. Sebelum itu, Kapolres yang duduk di belakang imam shalat Id, Junaedi, agar pelaksanaan shalat Ied harus sudah selesai pukul 07.30 WIT.

Konsentrasi massa sudah mulai berkumpul di 3 titik yang mengarah ke lokasi shalat Id. Pertama, depan kantor BPD. Kedua, dari arah Jalan Irian yang akan masuk melalui jalan samping Markas Koramil. Ketiga, Jl Gili Batu yang berada di bawah Markas Koramil.

Lettu Inf TNI Wahyudi Hendra, Komandan Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pos Pam Rawan) mengaku, pada takbir kedua sudah mendengar suara massa yang memprovokasi dengan melempar atap seng kios dan teriakan-teriakan hentikan shalat. Mendengar itu, Lettu Wahyudi langsung meninggalkan shalat sambil mengajak pasukan lainnya yang tengah shalat. Wahyudi langsung memerintahkan memperkuat anggota TNI yang tengah berjaga bersama Brimob dan anggota polisi Polres.

Sementara itu, Kapolres meninggalkan shalat saat takbir ke-7. Bahkan Kapolres meminta agar Imam menghentikan Shalat. “Pak Ustadz, sudah hentikan nggak usah dilanjutkan.” Kapolres langsung balik kanan dan langsung menugaskan anggota polisi untuk mengamankan ibu-ibu dan anak-anak ke belakang kantor Koramil.

Dalam penuturan yang sama, Kapolres dan Komandan Pos Pam Rahwan, mendengarkan adanya teriakan massa, “Hentikan…bubarkan …” diiringi lemparan batu, seng, dan kayu ke arah jamaah yang makin riuh.

Menurut Kapolres, massa yang pertama mendesak masuk dari titik pertama berjumlah 150 orang. Massa dari titik ini melakukan penyerangan pelemparan batu. Kapolres bersama 10 orang petugas gabungan dari Polisi, Brimob, dan TNI mencoba menghalau massa sambil bernegosiasi dengan massa. “Saya Kapolres, mohon jangan melempar.” Massa berhasil dihalau.

Sementara, massa dari titik kedua mulai merangsek masuk jalan samping Koramil. Kapolres beranjak ke titik massa kedua, “Dikhawatirkan massa itu akan menerobos masuk ke arah lapangan Koramil.” Kapolres kembali melakukan negosiasi dengan memegang megaphone yang dibawa oleh massa yang ingin menghentikan shalat Ied. “Saya Kapolres, saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Presiden GIDI.”

Saat negosiasi itu, terdengar suara letusan tembakan. Kapolres beranjak dari titik kedua menuju titik massa pertama untuk mencari sumber suara tembakan. Namun, gelombang massa titik pertama ini kian besar diperkirakan Kapolres mencapai 500 orang. Sementara di saat yang sama, kepulan asap sudah meninggi dari arah kios milik Pak Sarno yang juga ketua DKM Baitul Muttaqin yang berjarak sekitar 20 meter dari masjid.

Hal ini dibenarkan Pak Sarno, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin yang ditemui TPF, “Titik pertama memang berada di kios saya. Itu pun sebenarnya, aksi pembakaran itu sudah dihalau oleh tokoh tua GIDI.”

Kapolres yang masih menghalau gelombang massa di titik pertama mengaku mendapatkan pukulan di dada kiri. Bahkan, Kapolres menyaksikan, Bupati yang datang menghalau massa itu diabaikan, bahkan sempat terdorong desakan massa. Setelah itu, Kapolres mengaku tak lagi melihat keberadaan Bupati.

Menurut Kapolres, kebakaran yang menghanguskan 64 kios di tanah (Informasi dari Panitia Pemulihan Tolikara) seluas sekitar 4000 m2 itu berlangsung selama 2 jam. Setelah kejadian itu, Kapolres mengaku mendapatkan informasi ada korban luka tembak yang dibawa ke rumah sakit di Wamena.

Tentang luka tembak ini, berdasarkan berita yang dimuat di koran Cenderawasih Pos, 29 Juli 2015. Keterangan dari dokter menyatakan, luka tembak pada korban itu berasal dari pecahan proyektil ditembakkan ke bawah (richocet).*
Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Perda Larangan Bangun Rumah Ibadah Tolikara Sudah Disetujui

0

RABU, 22 JULI 2015 | 14:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan peraturan daerah yang mengatur larangan pembangunan rumah ibadah di Tolikara telah disetujui Bupati Usman Wanimbo dan DPRD Tolikara. Namun, perda tersebut tak pernah sampai ke pemerintah pusat.

Padahal, Kemendagri harus mendapat tembusan perda untuk kemudian diverifikasi. Apabila melanggar hak asasi atau bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, pemerintah pusat akan meminta pemerintah daerah merevisi beleid tersebut. “Apabila ada, Perda tersebut jelas melanggar hak asasi dan Pancasila,” kata dia di Gedung Kemendagri, Rabu, 22 Juli 2015.

Perda tersebut, menurut Soedarmo, merupakan usulan dari Presiden Gereja Injili di Indonesia, Dorman Wandikmo, kepada Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo. Kemudian, usulan tersebut dibahas Bupati bersama DPRD dan disahkan. Soedarmo mengatakan Bupati mengakomodir usulan GIDI karena juga merupakan anggota GIDI. Ia menyebut GIDI sangat dominan di Tolikara.

Bupati Tolikara, kata Soedarmo, tak bisa menunjukkan bukti fisik perda tersebut. Usman beralasan perda tersebut merupakan produk hukum pemerintahan yang lalu.

Perda tersebut dijadikan dasar hukum bagi GIDI untuk menerbitkan surat edaran pada 11 Juli 2015 lalu. Isi surat edaran tersebut melarang pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri di Tolikara dan umat Islam menggunakan jilbab. Surat ini diduga menjadi penyebab ricuh di Tolikara saat Idul Fitri lalu.

Penyerangan yang terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri itu berawal dari protes jemaat Gidi terhadap penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer, Distrik Karubaga, Tolikara. Lapangan tersebut berdekatan dengan permukiman warga, kios, Masjid Baitul Muttaqin, dan gereja. Saat itu jemaat Gidi–jemaat Kristen mayoritas di Tolikara–tengah menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani.

TIKA PRIMANDARI

Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Tolikara Papua

0
Surat Ketua Wilayah GIDI Toli

Surat Ketua Wilayah GIDI Toli

GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI)
BADAN PEKERJA WILAYAH TOLI

Kepada Yth: Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara

Badan Pekerja Wilatah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) memberitahukan bahwa pada tanggal 13-19 Juli 2015 ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Kami dari pimpinan GIDI Wilayah Toli membatalkan dan menunda semua kegiatan yang bersifat mengundang umat besar, dari tingkat jemaat lokal, Klasis dan dari Yayasan atau Lembaga-Lembaga lain.

Oleh karena itu, kami memberitahukan bahwa :

1. Acara membuka lebaran (Idul Fitri –red) tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga)
2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara
3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakain Yilbab (jilbab –red)

GIDI Wilayah Toli, selalu melarang Agama lain dan gereja Denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat-tempat Ibadah di Wilayah Kabupaten Tolikara. Dan Gereja Adven di Distrik Paido kami sudah tutup dan umat gereja Adven bergabung dengan GIDI.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

BADAN PEKERJA WILAYAH TOLI GEREJA INJILI DI INDONESIA

Karubaga, 11 Juli 2015

KETUA WILAYA TOLI: Pdt. Nayus Wenea, S.Th
SEKRETARIS: PDt. Marthen Jingga, S.Th.MA
Tembusan kepada
1. Bupati Kabupaten Tolikara
2. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara
3. Polres Tolikara
4. Dandramil Tolikara
5. File