Beberapa Catatan dari Indonesia Terhadap FB GIDI

0

Silahkan lihat selengkapnya di FB GIDI

Jika anda memang pengikut fanatik Kristus, fanatik lah dalam nilai-nilai sejatinya, cinta kasih. Bukan fanatik hal2 remeh temeh.
Bertanggungjawablah! Bangun kembali kerusakan yg dibuat jemaat dengan persepuluhanmu..

Dan buktikan bahwa ajaran kita adalah fundamental cinta kasih. Buktikan bahwa kita manusia baru Kristus yang lebih berkualitas, beradab. Bayangkan lah apa yang akan dilakukan Yesus..

Karena peristiwa ini, banyak gereja yang terancam. Kaum fundamental lain juga jadi punya amunisi u/ membenarkan arogansi mereka. Demi kebaikan umat manusia seluruhnya, bertanggungjawablah.

With love,

A catholic

==============

terkutuklah kalian,orang kafir…

===========

berani sekali kalian sama muslim di NKRI…

===========

Kalian melarang kami sholat ied sementara kami tidak melarang kalian merayakan natal ,… apa ini yg di maksud toleransi ??

Pendeta Perlu Gali, 4 Jenis Kotbah Firman Tuhan

0
Ev. Yance Yeimo, (Foto: Yulianus N/KM)

Ev. Yance Yeimo, (Foto: Yulianus N/KM)

Paniai, (KM)— Yance Yeimo S.Th. M.S.Th mengatakan bahwa dalam buku alkitab perjanjian lama kejadian hinga malakheki kemudian buku alkitab perjanjian baru matius – wahyu seluruh ayat sebanyak tiga puluh satu ribu seratus tujuh tiga (31.10073) dan ada 4 jenis kotbah penyampaian Firman Tuhan: Topikal, Tekstual, Ekspitory dan Biografi,

Hal ini disampikan diwawancarai media ini, di kantor Distrik Paniai Timur satu minggu lalu. (2/10/2016) awal bulan ini.

Kata dia, empat macam kotbah tersebut tentu penjelasannya sangat berbeda maka, Hamba Tuhan pendeta dan evanjilis mau disampaikan kotbah jelas dulu, inti latar belakang Firman Tuhan, mereka disampaikan Ilusrasi sesuai dengan Firman Tuhan, dan mereka perlu menjelaskan penerapan Firman Tuhan dikaitkan dengan kehidupan dulu apa dan kehidupan sekarang apa agar umatnya dapat memahami dan mengerti tiap kotbah Firman Tuhan,”ujarnya Yeimo.

Dia juga mengakui seluruh jumlah ayat dari buku akitab kejadian hingga wahyu tiga puluh satu ribu seratus tujuh tiga ayatnya(31.10073) ini. setiap penyampaian firman Tuhan perlu menggali baik latar belakan firman Tuhan.

Karena selama ini, Pendeta atau pastor tidak pernah menjelaskan latar belakang Firman Tuhan. mereka tidak pernah memberikan Ilustrasi Firman Tuhan dan mereka tidak pernah menjelaskan cara penerapan firman Tuhan tersebut, sehinga mereka dikotbah awan awan akhirnya orang gereja dimuncul konflik horisontal antara majelis dengan majelis, gembala dengan majelis konflik dan lain sebagainya,” tutur Yeimo.

Sementara ini, Pdt Paulus Pigome S.Th, selaku dosen Homeletik mengatakan saya mengajar kepada siswa sekolah kristen STA maupun STT sesungguh hati ratusan Tahun, lalu hingga sekarang namun mengapa mereka masih kurang memahami dan mengerti cara kotbah dan penjelasannya Firman Tuhan seperti latar belakang, Ilustrasi dan penerapan Firman Tuhan

Dia mengakui saya sangat menyesal bahwa pdt atau pastor disampaikan firman Tuhan itu masih belum mengerti karena mungkin saya salah mengajar homeletik sehinga mereka lemah penjelasan inti 4 jenis kotbah itu, ungkap Pigome

Pigome Menambahkan, “kedepan Pendeta harus memahami cara berkotbah sesuai dengan terambil ayat firman Tuhan agar umatnya dapat membawa berkat Firman Tuhan dan mempraktekan dalam kehidupan kita,”pungksanya.

Pewarta.Yulianus U. Nawipa

Benny Giay: Kingmi Akan Gabung Dewan Gereja-Gereja Pasifik

0
Saat Dr. Benny Giyai  menyampaikan  Sambutan  Ret-reat Perkawan Kingmi Sinode Di Tanah Papua, di Gedung Graha Emeneme Yaware, Timika  24/10/2016, (Foto: Andy/KM)

Saat Dr. Benny Giyai menyampaikan Sambutan Ret-reat Perkawan Kingmi Sinode Di Tanah Papua, di Gedung Graha Emeneme Yaware, Timika 24/10/2016, (Foto: Andy/KM)

Timika, (KM)— Dalam acara pembukaan Ret-reat Repartemen Pelayanan Perempuan (DPP), Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Di Tanah Papua, Pendeta Dr. Benni Giyai, selaku ketua Sinode, dalam sambutannya menyatakan, Gereja Kingmi akan bergabung dengan Dewan Gereja-gereja Pasifik, senin (24/10/2016) di Genung Graha Emene Yaware Timika Indah Papua.

Kata dia, Papua dan dunia sedang bergerak berubah, sudah 54 tahun kita berkarya melayani di Tanah Papua, sekarang kita akan bergabung dengan Dewan Gereja Papua Niguni, menurutnya, pada 22 oktober 2016 kemarin, Dewan Gereja PNG menerima Kingmi sebagai anggota Gereja Pasifik.

“Gereja Sedang berubah, semua suku agama sedang berubah dan batas pulau pun sedang berubah, sehingga kami Gereja Kingmi kembali ke akar lagi, dan kita akan bergabung Di Gereja-gereja Pasifik dan Asia.

“Jadi kita bersyukur, karena Kingmi akan menjadi anggota Dewan Gereja Pasifik dalam tahun ini dalam bulan November 2016. selama 54 tahun gereja ini mulai bergerak dari satu honai, sampai saat ini Tuhan memimpin kita, “tutur Benni.

Beni juga, tegaskan kami sudah menjalani 54 tahun, berarti kita sudah dewasa dan mandiri, sehingga kita layak menjadi anggota Dewan Gereja pasifik, untuk mewujudkan berubah menjadi kuat baik secara Rohani maupun jasmani.

“Gereja yang awal masuk di Tanah Papua, sementara pemerintah penguasa sedang tidur di Jakarta, sedangkan PT. Freeport Indonesia pun masih tidur Amerika, Gereja duluan masuk di Tanah Papua, Gereja perintis pertama di Papua secara rohani dan jasmani,” ungkap Benni.

Dia juga minta melaui pembinaan rohani ini, mama papua mengatur kehidupan kaum perempuan dalam perubahan-perubahan semua bidang di lingkup Kingmi maupun kalangan masyarat umum, karena selama ini perempuan papua belum tampil di publik.

“Pada hal perempuan papua punya kaya dengan talenta yang banyak tersembunyi di mimiki oleh perempuan papua, sehingga melalui kegiatan ini agar perempuan papua harus tampil seperti laki-laki, mama papua menjadi bintang-banitang di papua untuk bersinar, “harapnya.

Tempat yang sama, saat pengujung acara tersebut, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, kepada wartawan menyatakan untuk soal keamanan selama kegiatan kami pastikan aman, kami sudah minta pihak keamanan membantu menjaga kegiatan ini sampai selesai.

Pewarta: Andy Ogobay

Federasi Uskup Pasifik Minta Papua Tidak Dihambat Masuk MSG

0
ari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

ari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Enam uskup yang tergabung dalam Komite Eksekutif Federasi Konferensi Uskup Katolik se-Oseania menyerukan agar pemerintah mana pun tidak menghambat keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Menghambat keinginan itu, menurut mereka, akan melukai hati semua rakyat Melanesia. MSG, demikian pernyataan itu, adalah tempat alami kolaborasi dan potensi saling memahami yang lebih dalam di antara sesama rakyat Melanesia.

Keenam uskup tersebut bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, dan mengeluarkan pernyataan tersebut pada 22 Agustus, sebagaimana dilansir dari catholicoutlook.org. Keenam uksup itu adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC,  Uskup Parramatta, Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowoomba, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM,  dan Uskup Port Billa, John Bosco Baremes SM. Keenamnya datang  dari negara-negara Australia, Selandia Baru, Papua Nugini,Kepulauan Solomon dan CEPAC.

Menurut Wikipedia, Oseania (Oceania) adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya.

Dalam artian sempit Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk dari Maluku sampai Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas  Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun terkadang Jepang dan Kepulauan Aleut dianggap masuk dalam kelompok Oseania.

Sebagian besar wilayah Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia.

Oleh karena itu, tidak terlalu salah apabila para uskup yang bertemu ini dikatakan merupakan wakil dari umat Katolik di Pasifik.

“Kami datang dari banyak negara bangsa kepulauan yang tersebar di seluruh Pasifik,” demikian pernyataan mereka.

“Kami sangat senang berada di sini di PNG dan telah menikmati keramahan yang sangat indah dari bangsa yang hidup ini. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Yang Terhormat  Powes Parkop, gubernur Port Moresby, dan kami semua mengucapkan selamat kepadanya dan dorongan bagi pengembangan kota ini dan komitmennya untuk keadilan, integritas dan layanan dalam kepemimpinan sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Meskipun kami datang dari beragam budaya dan daerah, sebagai rohaniawan dan gembala hati kami bersatu dalam keinginan untuk mencari apa yang terbaik bagi manusia dan kebaikan bersama bagi masyarakat apapun. Lebih jauh, kami mengikuti contoh dari Paus Fransiskus, imam kita, yang mendorong kita untuk melihat dunia bukan sebagai pasar global, tetapi sebagai rumah universal.”

Menurut pernyataan itu, tahun lalu para uskup telah mendesak pemerintah dan kalangan bisnis untuk mendukung inisiatif Paris COP21 menangani isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan  berbesar hati melihat bahwa Pemerintah PNG telah mengesahkan UU yang baru dan setuju untuk menerapkan strategi inisiatif itu.

Pada pertemuan kali ini, keenam uskup itu mengatakan mereka memfokuskan diri pada isu tentang Papua. Dalam hemat mereka, rakyat Papua mencari apa yang dicari oleh setiap keluarga dan kebudayaan, yaitu penghormatan terhadap martabat pribadi dan komunal, kebebasan berekspresi bagi aspirasi individu serta hubungan bertetangga yang baik.

“Batas politik tidak pernah dapat membatasi atau mengontrol hubungan etnis dan kami mendesak pemerintah untuk mendukung keinginan rakyat Papua (Barat) untuk berpartisipasi penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),” demikian pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, keenam uskup mengatakan mendukung deklarasi lintas iman pada tahun 2003 Papua Tanah Damai.

“Menghalangi partisipasi rakyat Papua di MSG adalah luka di sisi semua rakyat Melanesia. Untuk Papua (Barat), MSG adalah tempat alami kolaborasi dan potensi sumber pemahaman  yang lebih dalam,” kata pernyataan itu.

Keenam uskup juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah Indonesia dalam membuat kemungkinan kunjungan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon  ke Jayapura belum lama ini, untuk bertemu dengan kolega sesama uskup di Papua Barat.

“Kunjungan tersebut selalu untuk menciptakan perdamaian,” kata mereka.

Sejak tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berupaya untuk diterima di MSG, sebagai perwakilan dari rakyat Melanesia di Papua. Pada tahun 2015, ULMWP mendapat status sebagai peninjau.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengklaim mewakili rakyat Melanesia yang menjadi warga negara Indonesia, yang tersebar di pulau-pulua Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Indonesia telah memperoleh status associate member di MSG pada tahun 2015.

Pertengahan Juli lalu, aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG ditunda, dengan alasan masih perlu adanya penyempurnaan kriteria keanggotaan MSG. Keputusan atas aplikasi itu dijadwalkan akan diambil pada pertemuan pemimpin MSG pada September ini Vanuatu.

Menurut Amena Yauvoli, direktur jenderal MSG, kepada tabloidjubi.com, pengajuan aplikasi untuk menjadi anggota penuh sejauh ini hanya dilakukan oleh ULMWP, sementara Indonesia tidak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat MSG.

Indonesia selama ini menganggap ULMWP merupakan kelompok separatis.

Editor : Eben E. Siadari

Gereja Katolik Minta PBB Investigasi Pelanggaran HAM Papua

0

Rekomendasi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua datang dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia.

Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)

Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM – Setelah sebagian hasil temuan mereka ke Papua sempat jadi berita ramai di media massa bulan lalu, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, akhirnya melansir secara lengkap hasil temuan tersebut pada hari Minggu (1/5) di Brisbane dan hari ini di Jakarta. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua  itu, laporan ini menerbitkan rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu,  salah satu rekomendasi mereka adalah “Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua.”

Selanjutnya, laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar “negara-negra di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.”

Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

Misi pencarian fakta ini  mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga  mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. “Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja,” kata laporan itu.

“Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

“Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat,” kata laporan itu.

Diakui, laporan ini bermula dari kedatangan delegasi ULMWP ke Australia dan melakukan presentasi tentang yang terjadi di Papua. Seminggu setelah pertemuan, Komisi  Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mengirimkan tim ke Papua.

Sebetulnya, demikian laporan ini memberi alasan, pada tahun 2015 pemimpin negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung Pacific Islands Forum (PIF) Leader Summit di Port Moresby  telah merekomendasikan pencarian fakta ke Papua. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Padahal, salah satu tujuan Komisi mengirimkan delegasi  ke Papua adalah untuk membangun hubungan dengan gereja di Papua untuk berkolaborasi di masa mendatang di sekitar isu HAM dan lingkungan.

Karena RI tidak bersedia menerima misi PIF, maka dapat dikatakan Komisi ini menjadi salah satu misi pencari fakta tidak resmi dari Pasifik yang mengunjungi Papua.

Lebih jauh laporan itu mengatakan gereja dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik harus melanjutkan membangun jejaring solidaritas dengan mitra mereka di Papua untuk mendukung advokasi dan aksi terhadap pelanggaran HAM serta mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan pemimpin Papua, ULMWP.

Di Indonesia, laporan tersebut diluncurkan secara resmi di Jakarta pada Selasa, 3 Mei, oleh VIVAT International Indonesia, sebuah lembaga advokasi international.

Selengkapnya laporan ini, dapat dilihat di link ini: We Will Lose Everything.

Editor : Eben E. Siadari

Perempuan Katolik Papua Minta Paus Fransiskus Kunjungi Papua

0
Kunjungan uskup-uskup negara-negara Melanesia ke Jayapura. (Foto: Catholic Leader)

Kunjungan uskup-uskup negara-negara Melanesia ke Jayapura. (Foto: Catholic Leader)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah organisasi yang menamai diri Perempuan Katolik Papua Barat (PKPB) meminta Paus Fransiskus datang ke Papua pada saat kunjungannya ke Indonesia tahun depan.

Permintaan itu mereka sampaikan kepada rombongan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon yang mengunjungi Jayapura pada 8 dan 9 April lalu. Sebanyak 20 uskup ada dalam rombongan itu, termasuk Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Solomon, Adrian Smith.

Media Katolik yang berbasis di Australia, The Catholic Leader, melaporkan rombongan uskup dari negara-negara Melanesia itu mencoba menyerap aspirasi dan mendengar suara masyarakat Papua selama kunjungan yang tergolong langka itu.

Walau aktivis setempat hanya mendapat pemberitahuan singkat sebelum kunjungan, mereka sempat menitipkan aspirasi kepada rombongan uskup, termasuk dari Perempuan Katolik Papua Barat (PKPB).

PKPB menyampaikan sepucuk surat kepada rombongan uskup yang antara lain meminta agar dalam kunjungannya ke Indonesia tahun depan, Paus Fransiskus juga datang ke Papua.

Dalam surat itu, menurut Catholic Leader, PKPB menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus.

Di bagian lain surat, PKPB menyampaikan laporan tentang keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

“Hanya sedikit orang asing dan bahkan lebih sedikit tamu terhormat seperti tuan-tuan yang diperbolehkan mendapatkan izin untuk datang (ke Papua), atau bersedia mengambil risiko mengunjungi wilayah kami,” kata surat PKPB.

“Kami ingin Anda tahu bahwa kami tidak bebas.”

“Kami dibatasi dalam situasi yang penuh kekerasan.”

“Karena polisi dan militer Indonesia, kami tidak merasa aman di tanah kami sendiri.”

“Kami ingin menentukan masa depan kami sendiri, secara bebas dan adil.”

“Kami ingin Anda tahu bahwa United Liberaton Movement for West Papua (ULMWP) mewakili kami. Mereka memiliki dukungan penuh kami.”

Yang dimaksud dengan ULMWP adalah organisasi yang terbentuk pada akhir tahun 2014, wadah bersama faksi-faksi dari gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Saat ini ULMWP mendapat status pengamat di Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional yang berpengaruh di Pasifik Selatan, mencakup perwakilan dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan gerakan perjuangan kemerdekaan Kaledonia Baru.

Lebih jauh, PKPB dalam suratnya juga menyalahkan pihak pemerintah RI atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan menuduh gereja di tingkat lokal membisu mengenai hal itu.

“Rakyat kami mengalami kekerasan dan kematian karena tindakan brutal militer dan polisi Indonesia,” kata surat itu.

“Setiap hari semakin banyak migran tiba. Kami menjadi minoritas di tanah kami dan bahkan di gereja kami sendiri, sementara rakyat Indonesia menguasai semua aspek kehidupan.”

“Bahkan, mereka (negara) sering menjadi pelaku atau melindungi pelaku, sehingga kami merasa  tidak punya tempat mengadu.”

“Sayangnya Gereja Katolik di Papua Barat sebagian besar diam tentang hal ini dan tidak menyuarakan tangisan kami yang ingin mendapatkan keadilan.”

Surat itu menyerukan agar Konferensi Uskup mendorong Pacific Island Forum untuk segera mengirim misi pencari fakta tentang pelanggaran HAM ke Papua Barat.

Kunjungan uskup-uskup ini ke Jayapura berlangsung setelah sebelumnya terbit laporan dari pencari fakta yang berafiliasi dengan Gereja Katolik Brisbane, yang berisi tuduhan militer dan polisi melakukan intimidasi, pemukulan, penyiksaan, penculikan dan pembunuhan di Papua Barat.

Penulis laporan, Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, adalah tokoh yang dihormati dan pembela HAM. Ia mengunjungi Papua Barat didampingi pejabat Komisi Keadilan dan Perdamaian dari Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.

Mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat Papua.

Suster Connelly membandingkan situasi di sana sebagai perjalanan “melangkah kembali dua puluh tahun ketika saya pertama kali pergi ke Timor Timur”.

Editor : Eben E. Siadari

Khotbah dan Renungan bersama Pdt. Ki’marek Karoba Tawy Diluncurkan di Youtube.com

0
Pdt-Ki'marek-Karoba-2015-07-14-33

Pdt. Ki’marek Karoba Tawy berkhotbah di Renungan Padi

Dengan ini kami dari Yayasan Delapan Plus Satu milik para Pendiri GIDI menyampaikan bahwa “Khotbah dan Renungan bersama Pdt. Ki’marek Karoba Tawy Diluncurkan di Youtube.com” mulai tanggal 25 Januari 2016, yaitu menjelang HUT GIDI, 12 Februari 2016.

Anda bisa mengaksesnya di YOUtube.com dengan mengklik di sini https://www.youtube.com/user/PAPUAChurch

Kami dengan sengaja menampilkan khotbah ini secara “private”, pribadi karena kami ada tiga maksud:

  1. Pertama, lewat khotbah-khotbah para pendiri GIDI, lewat tulisan dan cerita mereka, kami hendak mengumpulkan persembahan dari anak-anak Tuhan di seluruh dunia untuk membangun “GIDI House” sebagai sebuah Guest House untuk mendatangkan pendapatan bagi para Pendiri GIDI dan keluarga mereka;
  2. Membangun sebuah “Kelurahan GIDI” di Kecamatan Kelela, Kabupaten Mamberamo Tengah di mana Lurah GIDI ini dikepalai oleh seorang Pdt. Senior GIDI yang diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden GIDI secara langsung, dengan laporan kepada Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, dan keseluruhan Kelurahan ini dikelola untuk memajukan Gereja Injili di Indonesia sampai ke mana saja;
  3. Kedua, lewat sumbangan-sumbangan ini kami hendak mencapai tujuan Yayasan Delapan Plus Satu, yaitu menyediakan Alkitab dan Kita Suci Agama modern lainnya bagi setiap individu orang Melanesia di seluruh Pasifik Selatan.

Tiga tujuan ini butuh dukungan kita semua. Mari kita wujudkan kerajaan Allah di Tanah Papua dan di Melanesia, karena orang tua kita telah menanamnya dan menumbuhkannya, giliran kita untuk menumbuh-kembangkan dan mendewasakannya, sehingga ia terus bertumbuh, dan terus berbuah, sampai yang punya pohon itu datang menjemput kita semua.

 

Kronologi Insiden Tolikara Versi Komite Umat (Komat) [1]

1

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:05 WIB

Kepada Kapolres, Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) dengan tegas menyatakan dan menjamin shalat Idul Fitri

Hidayatullah.com—Setelah hampir seminggu menurunkan tim pencari fakta, Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) akhirnya Jumat siang (31/07/2015) mengeluarkan temuannya.

Komat menemukan fakta, adanya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli bernomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara.

Dalam surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara GIDI memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015.

Surat itu juga berisi poin-point LARANGAN kepada umat Islam.

“Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, “ demikian diantara larangan GIDI.

GIDI membolehkan umat Islam merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.

Selain itu, GIDI juga melarang muslimah memakai pakai Yilbab (jilbab, red).

Di bawah ini kronologi temuan Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) yang dibacakan Fadhlan Rabbani Garamatan.

Senin, 13 Juli 2015

1. Selembar surat ditemukan oleh anggota intel Polres, Bripka Kasrim yang tengah berada di Pos Maleo. Surat tersebut berasal dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli dengan nomor surat 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara. Surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015.

Dalam surat itu juga berisi poin-point LARANGAN yang kami tulis sebagaimana aslinya, sebagai berikut:

Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara
Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.
Dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab (jilbab, red).
2. Anggota intel, Bripka Kasrim memfoto surat, kemudian melaporkan melalui alat telekomunikasi handy talky kepada Kapolres Tolikara saat itu, AKBP Soeroso, SH, MH tentang adanya surat tersebut. Foto surat itu pun dikirimkan kepada Kapolres, dan Kapolres langsung mencetak foto tersebut.

3. Selanjutnya, Kapolres melalui telepon menghubungi Bupati Tolikara, Usman Wanimbo. Saat komunikasi itu, diketahui Bupati sedang berada di Jakarta, dan baru akan kembali ke Tolikara pada keesokan harinya (14/7). Namun, Kapolres tetap menyampaikan perihal isi surat tersebut dengan membacakannya.

Menanggapi informasi itu, menurut Kapolres, Bupati menyampaikan, “Itu tidak betul! Saya akan telepon ketua GIDI wilayah Tolikara. Saya akan minta itu (surat) dicabut atau diralat.”

Lalu, Kapolres menyatakan, “Itu yang saya mau, karena itu akan menimbulkan keresahan umat Islam.”

4. Kapolres juga menghubungi Presiden GIDI, Pdt.Dorman Wandikbo, S.Th di Jayapura, melalui telepon. Komunikasi melalui telepon itu direkam oleh Kapolres. Menanggapi informasi dari Kapolres, berikut ini kutipan tanggapan Presiden GIDI dalam rekaman yang kurang jelas suaranya itu, “Pak Kapolres, nanti saya akan berkordinasi dengan adik-adik ….”

Kapolres kembali menyatakan, “Jadi izin Bapak, untuk pengamanannya kami sudah siap mengamankan seluruh kegiatan GIDI maupun kegiatan lebaran. Jadi kami sudah siapkan pengamanan, TNI dan Polri akan bersama-sama agar kegiatan ini aman kondusif dan lancar tanpa hambatan. Kedua, saya juga sudah lapor Pak Bupati. Pak Bupati sependapat dengan Presiden GIDI, nanti Pak Bupati akan tiba di Tolikara lagi. Saya harap agar tidak menimbulkan keresahan bagi warga Muslim, mohon ditinjau kembali dan dicabut agar tidak menimbulkan permasalahan. Terutama masalah SARA, Pak Presiden.”

Presiden GIDI juga mengatakan. “Saya akan telepon Pak Bupati sebentar, saya juga akan telepon Pak Nayus, dan juga adik sekretaris. Saya akan telepon mereka, Bapak. Sekali lagi itu anak-anak emosional, saya sampaikan permohon maaf. Cukup Bapak saja tidak usah sampaikan kepada teman-teman Muslim yang lain. Itu sangat tidak sehat, dan kurang sehat untuk surat itu. Saya pesan begitu”

Kapolres menyatakan, “Baik, itu hanya akan di tangan saya saja. Nanti tokoh-tokoh Muslim nanti akan saya panggil juga.”

Rabu, 15 Juli 2015

1. Kapolres kembali melakukan komunikasi dengan Bupati dan Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI), karena pada siang hari itu akan ada acara pembukaan Seminar dan KKR. Namun Kapolres tidak mengikuti acara pembukaan, karena ada perang suku di Kampung Panaga, Tolikara. Kapolres berangkat ke lokasi perang suku itu bersama Bupati dan Ketua DPRD Kab Tolikara.

2. Pada malam harinya, Kapolres yang mendapat kabar ada peresmian monumen Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) di bagian atas Tolikara. Dalam acara peresmian monumen itu, Muspida yang hadir hanya Kapolres. Kehadiran Kapolres saat itu hanya ingin menegaskan kepada Presiden GIDI agar tidak terjadi gejolak. “Pak, saya ingatkan kembali tanggal 17 Juli, umat Islam akan melaksanakan Idul Fitri. Masalah surat kemarin agar ditindaklanjuti.”

Kepada Kapolres, Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) dengan tegas menyatakan dan menjamin shalat Idul Fitri. “Iya gak apa-apa, Pak Kapolres. Silakan dilanjutkan.”

Pak Kapolres membalas, “Pak mohon ijin, masalah surat kemarin itu agar ditindaklanjuti.”

Kapolres juga menyatakan, bahwa ada ada orang asing yang datang, yaitu dari perwakilan Israel, Belanda, dan Papua Nugini (untuk menghadiri KKR).* (BERSAMBUNG)

Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Kronologi Insiden Tolikara Versi Komite Umat (Komat) [2]

0

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:12 WIB

Gelombang massa titik pertama ini kian besar diperkirakan Kapolres mencapai 500 orang. Sementara di saat yang sama, kepulan asap sudah meninggi

Sambungan Kronologi Insiden Tolikara Pertama

Kamis, 16 Juli 2015

Sore hari, Kapolres menelepon Presiden GIDI lagi, namun tidak diangkat. Lalu mengirimkan pesan singkat yang isinya : Mohon ijin saya telepon, mohon diangkat. Baru dijawab 30 menit kemudian, namun saat dihubungi telepon tidak terangkat. Dan hanya membalas dengan SMS, “Maaf Bapak, saya sedang di lapangan.”

Akhirnya, Kapolres mengirim pesan singkat: “Bapak ijin mengingatkan kembali bahwa besok shalat Idul Fitri mulai dari 06.30 – 07.30.” Presiden GIDI menjawab pesan singkat itu: “Baik Bapak, terima kasih. Selama melaksanakan shalat, Tuhan memberkati.”

Malam hari, sebelum ada pengumuman isbat 1 Syawal, Kapolres mendatangi masjid sekitar pukul 19.30 WITA, kesepakatan para pengurus pelaksanaan shalat dilaksanakan di halaman Markas Koramil, karena masjid hanya menampung 100 orang jamaah, sedangkan jamaah shalat diperkirakan 300 orang. Kapolres juga menyatakan siap memberikan pengamanan selama shalat Ied.
Arkam Jalil, salah seorang warga Muslim mengaku pada malam itu belum mendapat kepastian perihal diadakan shalat Id. Berkaitan dengan adanya surat edaran dari GIDI yang sudah beredar di tengah masyarakat.
Jum’at, 17 Juli 2015

Pukul 7 pagi, shalat Idul Fitri dimulai. Sebelum itu, Kapolres yang duduk di belakang imam shalat Id, Junaedi, agar pelaksanaan shalat Ied harus sudah selesai pukul 07.30 WIT.

Konsentrasi massa sudah mulai berkumpul di 3 titik yang mengarah ke lokasi shalat Id. Pertama, depan kantor BPD. Kedua, dari arah Jalan Irian yang akan masuk melalui jalan samping Markas Koramil. Ketiga, Jl Gili Batu yang berada di bawah Markas Koramil.

Lettu Inf TNI Wahyudi Hendra, Komandan Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pos Pam Rawan) mengaku, pada takbir kedua sudah mendengar suara massa yang memprovokasi dengan melempar atap seng kios dan teriakan-teriakan hentikan shalat. Mendengar itu, Lettu Wahyudi langsung meninggalkan shalat sambil mengajak pasukan lainnya yang tengah shalat. Wahyudi langsung memerintahkan memperkuat anggota TNI yang tengah berjaga bersama Brimob dan anggota polisi Polres.

Sementara itu, Kapolres meninggalkan shalat saat takbir ke-7. Bahkan Kapolres meminta agar Imam menghentikan Shalat. “Pak Ustadz, sudah hentikan nggak usah dilanjutkan.” Kapolres langsung balik kanan dan langsung menugaskan anggota polisi untuk mengamankan ibu-ibu dan anak-anak ke belakang kantor Koramil.

Dalam penuturan yang sama, Kapolres dan Komandan Pos Pam Rahwan, mendengarkan adanya teriakan massa, “Hentikan…bubarkan …” diiringi lemparan batu, seng, dan kayu ke arah jamaah yang makin riuh.

Menurut Kapolres, massa yang pertama mendesak masuk dari titik pertama berjumlah 150 orang. Massa dari titik ini melakukan penyerangan pelemparan batu. Kapolres bersama 10 orang petugas gabungan dari Polisi, Brimob, dan TNI mencoba menghalau massa sambil bernegosiasi dengan massa. “Saya Kapolres, mohon jangan melempar.” Massa berhasil dihalau.

Sementara, massa dari titik kedua mulai merangsek masuk jalan samping Koramil. Kapolres beranjak ke titik massa kedua, “Dikhawatirkan massa itu akan menerobos masuk ke arah lapangan Koramil.” Kapolres kembali melakukan negosiasi dengan memegang megaphone yang dibawa oleh massa yang ingin menghentikan shalat Ied. “Saya Kapolres, saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Presiden GIDI.”

Saat negosiasi itu, terdengar suara letusan tembakan. Kapolres beranjak dari titik kedua menuju titik massa pertama untuk mencari sumber suara tembakan. Namun, gelombang massa titik pertama ini kian besar diperkirakan Kapolres mencapai 500 orang. Sementara di saat yang sama, kepulan asap sudah meninggi dari arah kios milik Pak Sarno yang juga ketua DKM Baitul Muttaqin yang berjarak sekitar 20 meter dari masjid.

Hal ini dibenarkan Pak Sarno, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin yang ditemui TPF, “Titik pertama memang berada di kios saya. Itu pun sebenarnya, aksi pembakaran itu sudah dihalau oleh tokoh tua GIDI.”

Kapolres yang masih menghalau gelombang massa di titik pertama mengaku mendapatkan pukulan di dada kiri. Bahkan, Kapolres menyaksikan, Bupati yang datang menghalau massa itu diabaikan, bahkan sempat terdorong desakan massa. Setelah itu, Kapolres mengaku tak lagi melihat keberadaan Bupati.

Menurut Kapolres, kebakaran yang menghanguskan 64 kios di tanah (Informasi dari Panitia Pemulihan Tolikara) seluas sekitar 4000 m2 itu berlangsung selama 2 jam. Setelah kejadian itu, Kapolres mengaku mendapatkan informasi ada korban luka tembak yang dibawa ke rumah sakit di Wamena.

Tentang luka tembak ini, berdasarkan berita yang dimuat di koran Cenderawasih Pos, 29 Juli 2015. Keterangan dari dokter menyatakan, luka tembak pada korban itu berasal dari pecahan proyektil ditembakkan ke bawah (richocet).*
Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Kesimpulan TPF Komite Umat untuk Tolikara

0

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:17 WIB

Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) menyampaikan temuannya

Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) menyampaikan temuannya

Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya,” demikian kesimpulan Komat

Hidayatullah.com–Tim pencari fakta (TPF) Komite Umat untuk Tolikara (Komat) akhirnya berkesimpulan, insiden yang terjadi pada hari raya Idul Fitri, Jumat, 17 Juli 2015 bukanlah kriminal biasa, namun ada yang menciptakan.

“Insiden Tolikara sama sekali bukan kasus kriminal biasa. Dan bukan kasus spontanitas. Namun ditengarai ada upaya untuk menciptakan dan mengusik kehidupan beragama secara sistematis. Faktanya massa yang mengepung jamaah shalat Ied berasal dari tiga titik, dan ada suara-suara yang mengomando penyerangan,” demikian disampaikan Fadlan Rabbani Garamatan dalam jumpa pers dengan wartawan di Jakarta, Jumat (31/07/2015).

“Insiden Tolikara termasuk pelanggaran HAM berat, karena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya,” demikian kesimpulan Komat.

Komat juga berkesimpulan, presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) patut dijadikan tersangka, karena tidak mengindahkan dan abai terhadap peringatan yang dilakukan oleh Kapolres, sehingga insiden yang melukai umat muslim ini terjadi.

“Faktanya, massa Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berkumpul telah melakukan teror dengan melakukan pelemparan baik secara langsung kepada jamaah sholat Ied ataupun dengan melemparkan batu ke atap seng kios yang membuah suara gaduh untuk membubarkan sholat Ied.”

Menurut Komat, pembakaran dimulai dari rumah Ketua DKM, Sarno, yang jaraknya terhitung sangat dekat dengan masjid Baitul Muttaqien Tolikara, yang hanya 20 meter.

Yang menarik temuan Komat, lahan Masjid Baitul Muttaqin sudah memiliki sertifikat resmi. Ini mematahkan anggapan bahwa masjid ini berdiri di atas tanah ulayat.

Dalam sertifikat hak milik bernomor 26.03.09.02.1.00797 tersebut diketahui bahwa nama pemilik yang tercantum adalah MASRUN. Sertifikat dengan Daftar Isian 208 No 264/1991 ini dalam keterangan surat ukur memiliki luas 509 m2.*

Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar