gereja, papua, injili, gereja papua

Kronologi Insiden Tolikara Versi Komite Umat (Komat) [1]

1

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:05 WIB

Kepada Kapolres, Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) dengan tegas menyatakan dan menjamin shalat Idul Fitri

Hidayatullah.com—Setelah hampir seminggu menurunkan tim pencari fakta, Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) akhirnya Jumat siang (31/07/2015) mengeluarkan temuannya.

Komat menemukan fakta, adanya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli bernomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara.

Dalam surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara GIDI memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015.

Surat itu juga berisi poin-point LARANGAN kepada umat Islam.

“Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, “ demikian diantara larangan GIDI.

GIDI membolehkan umat Islam merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.

Selain itu, GIDI juga melarang muslimah memakai pakai Yilbab (jilbab, red).

Di bawah ini kronologi temuan Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) yang dibacakan Fadhlan Rabbani Garamatan.

Senin, 13 Juli 2015

1. Selembar surat ditemukan oleh anggota intel Polres, Bripka Kasrim yang tengah berada di Pos Maleo. Surat tersebut berasal dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli dengan nomor surat 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara. Surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015.

Dalam surat itu juga berisi poin-point LARANGAN yang kami tulis sebagaimana aslinya, sebagai berikut:

Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara
Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.
Dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab (jilbab, red).
2. Anggota intel, Bripka Kasrim memfoto surat, kemudian melaporkan melalui alat telekomunikasi handy talky kepada Kapolres Tolikara saat itu, AKBP Soeroso, SH, MH tentang adanya surat tersebut. Foto surat itu pun dikirimkan kepada Kapolres, dan Kapolres langsung mencetak foto tersebut.

3. Selanjutnya, Kapolres melalui telepon menghubungi Bupati Tolikara, Usman Wanimbo. Saat komunikasi itu, diketahui Bupati sedang berada di Jakarta, dan baru akan kembali ke Tolikara pada keesokan harinya (14/7). Namun, Kapolres tetap menyampaikan perihal isi surat tersebut dengan membacakannya.

Menanggapi informasi itu, menurut Kapolres, Bupati menyampaikan, “Itu tidak betul! Saya akan telepon ketua GIDI wilayah Tolikara. Saya akan minta itu (surat) dicabut atau diralat.”

Lalu, Kapolres menyatakan, “Itu yang saya mau, karena itu akan menimbulkan keresahan umat Islam.”

4. Kapolres juga menghubungi Presiden GIDI, Pdt.Dorman Wandikbo, S.Th di Jayapura, melalui telepon. Komunikasi melalui telepon itu direkam oleh Kapolres. Menanggapi informasi dari Kapolres, berikut ini kutipan tanggapan Presiden GIDI dalam rekaman yang kurang jelas suaranya itu, “Pak Kapolres, nanti saya akan berkordinasi dengan adik-adik ….”

Kapolres kembali menyatakan, “Jadi izin Bapak, untuk pengamanannya kami sudah siap mengamankan seluruh kegiatan GIDI maupun kegiatan lebaran. Jadi kami sudah siapkan pengamanan, TNI dan Polri akan bersama-sama agar kegiatan ini aman kondusif dan lancar tanpa hambatan. Kedua, saya juga sudah lapor Pak Bupati. Pak Bupati sependapat dengan Presiden GIDI, nanti Pak Bupati akan tiba di Tolikara lagi. Saya harap agar tidak menimbulkan keresahan bagi warga Muslim, mohon ditinjau kembali dan dicabut agar tidak menimbulkan permasalahan. Terutama masalah SARA, Pak Presiden.”

Presiden GIDI juga mengatakan. “Saya akan telepon Pak Bupati sebentar, saya juga akan telepon Pak Nayus, dan juga adik sekretaris. Saya akan telepon mereka, Bapak. Sekali lagi itu anak-anak emosional, saya sampaikan permohon maaf. Cukup Bapak saja tidak usah sampaikan kepada teman-teman Muslim yang lain. Itu sangat tidak sehat, dan kurang sehat untuk surat itu. Saya pesan begitu”

Kapolres menyatakan, “Baik, itu hanya akan di tangan saya saja. Nanti tokoh-tokoh Muslim nanti akan saya panggil juga.”

Rabu, 15 Juli 2015

1. Kapolres kembali melakukan komunikasi dengan Bupati dan Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI), karena pada siang hari itu akan ada acara pembukaan Seminar dan KKR. Namun Kapolres tidak mengikuti acara pembukaan, karena ada perang suku di Kampung Panaga, Tolikara. Kapolres berangkat ke lokasi perang suku itu bersama Bupati dan Ketua DPRD Kab Tolikara.

2. Pada malam harinya, Kapolres yang mendapat kabar ada peresmian monumen Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) di bagian atas Tolikara. Dalam acara peresmian monumen itu, Muspida yang hadir hanya Kapolres. Kehadiran Kapolres saat itu hanya ingin menegaskan kepada Presiden GIDI agar tidak terjadi gejolak. “Pak, saya ingatkan kembali tanggal 17 Juli, umat Islam akan melaksanakan Idul Fitri. Masalah surat kemarin agar ditindaklanjuti.”

Kepada Kapolres, Presiden Geraja Injili Di Indonesia (GIDI) dengan tegas menyatakan dan menjamin shalat Idul Fitri. “Iya gak apa-apa, Pak Kapolres. Silakan dilanjutkan.”

Pak Kapolres membalas, “Pak mohon ijin, masalah surat kemarin itu agar ditindaklanjuti.”

Kapolres juga menyatakan, bahwa ada ada orang asing yang datang, yaitu dari perwakilan Israel, Belanda, dan Papua Nugini (untuk menghadiri KKR).* (BERSAMBUNG)

Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Kronologi Insiden Tolikara Versi Komite Umat (Komat) [2]

0

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:12 WIB

Gelombang massa titik pertama ini kian besar diperkirakan Kapolres mencapai 500 orang. Sementara di saat yang sama, kepulan asap sudah meninggi

Sambungan Kronologi Insiden Tolikara Pertama

Kamis, 16 Juli 2015

Sore hari, Kapolres menelepon Presiden GIDI lagi, namun tidak diangkat. Lalu mengirimkan pesan singkat yang isinya : Mohon ijin saya telepon, mohon diangkat. Baru dijawab 30 menit kemudian, namun saat dihubungi telepon tidak terangkat. Dan hanya membalas dengan SMS, “Maaf Bapak, saya sedang di lapangan.”

Akhirnya, Kapolres mengirim pesan singkat: “Bapak ijin mengingatkan kembali bahwa besok shalat Idul Fitri mulai dari 06.30 – 07.30.” Presiden GIDI menjawab pesan singkat itu: “Baik Bapak, terima kasih. Selama melaksanakan shalat, Tuhan memberkati.”

Malam hari, sebelum ada pengumuman isbat 1 Syawal, Kapolres mendatangi masjid sekitar pukul 19.30 WITA, kesepakatan para pengurus pelaksanaan shalat dilaksanakan di halaman Markas Koramil, karena masjid hanya menampung 100 orang jamaah, sedangkan jamaah shalat diperkirakan 300 orang. Kapolres juga menyatakan siap memberikan pengamanan selama shalat Ied.
Arkam Jalil, salah seorang warga Muslim mengaku pada malam itu belum mendapat kepastian perihal diadakan shalat Id. Berkaitan dengan adanya surat edaran dari GIDI yang sudah beredar di tengah masyarakat.
Jum’at, 17 Juli 2015

Pukul 7 pagi, shalat Idul Fitri dimulai. Sebelum itu, Kapolres yang duduk di belakang imam shalat Id, Junaedi, agar pelaksanaan shalat Ied harus sudah selesai pukul 07.30 WIT.

Konsentrasi massa sudah mulai berkumpul di 3 titik yang mengarah ke lokasi shalat Id. Pertama, depan kantor BPD. Kedua, dari arah Jalan Irian yang akan masuk melalui jalan samping Markas Koramil. Ketiga, Jl Gili Batu yang berada di bawah Markas Koramil.

Lettu Inf TNI Wahyudi Hendra, Komandan Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pos Pam Rawan) mengaku, pada takbir kedua sudah mendengar suara massa yang memprovokasi dengan melempar atap seng kios dan teriakan-teriakan hentikan shalat. Mendengar itu, Lettu Wahyudi langsung meninggalkan shalat sambil mengajak pasukan lainnya yang tengah shalat. Wahyudi langsung memerintahkan memperkuat anggota TNI yang tengah berjaga bersama Brimob dan anggota polisi Polres.

Sementara itu, Kapolres meninggalkan shalat saat takbir ke-7. Bahkan Kapolres meminta agar Imam menghentikan Shalat. “Pak Ustadz, sudah hentikan nggak usah dilanjutkan.” Kapolres langsung balik kanan dan langsung menugaskan anggota polisi untuk mengamankan ibu-ibu dan anak-anak ke belakang kantor Koramil.

Dalam penuturan yang sama, Kapolres dan Komandan Pos Pam Rahwan, mendengarkan adanya teriakan massa, “Hentikan…bubarkan …” diiringi lemparan batu, seng, dan kayu ke arah jamaah yang makin riuh.

Menurut Kapolres, massa yang pertama mendesak masuk dari titik pertama berjumlah 150 orang. Massa dari titik ini melakukan penyerangan pelemparan batu. Kapolres bersama 10 orang petugas gabungan dari Polisi, Brimob, dan TNI mencoba menghalau massa sambil bernegosiasi dengan massa. “Saya Kapolres, mohon jangan melempar.” Massa berhasil dihalau.

Sementara, massa dari titik kedua mulai merangsek masuk jalan samping Koramil. Kapolres beranjak ke titik massa kedua, “Dikhawatirkan massa itu akan menerobos masuk ke arah lapangan Koramil.” Kapolres kembali melakukan negosiasi dengan memegang megaphone yang dibawa oleh massa yang ingin menghentikan shalat Ied. “Saya Kapolres, saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Presiden GIDI.”

Saat negosiasi itu, terdengar suara letusan tembakan. Kapolres beranjak dari titik kedua menuju titik massa pertama untuk mencari sumber suara tembakan. Namun, gelombang massa titik pertama ini kian besar diperkirakan Kapolres mencapai 500 orang. Sementara di saat yang sama, kepulan asap sudah meninggi dari arah kios milik Pak Sarno yang juga ketua DKM Baitul Muttaqin yang berjarak sekitar 20 meter dari masjid.

Hal ini dibenarkan Pak Sarno, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin yang ditemui TPF, “Titik pertama memang berada di kios saya. Itu pun sebenarnya, aksi pembakaran itu sudah dihalau oleh tokoh tua GIDI.”

Kapolres yang masih menghalau gelombang massa di titik pertama mengaku mendapatkan pukulan di dada kiri. Bahkan, Kapolres menyaksikan, Bupati yang datang menghalau massa itu diabaikan, bahkan sempat terdorong desakan massa. Setelah itu, Kapolres mengaku tak lagi melihat keberadaan Bupati.

Menurut Kapolres, kebakaran yang menghanguskan 64 kios di tanah (Informasi dari Panitia Pemulihan Tolikara) seluas sekitar 4000 m2 itu berlangsung selama 2 jam. Setelah kejadian itu, Kapolres mengaku mendapatkan informasi ada korban luka tembak yang dibawa ke rumah sakit di Wamena.

Tentang luka tembak ini, berdasarkan berita yang dimuat di koran Cenderawasih Pos, 29 Juli 2015. Keterangan dari dokter menyatakan, luka tembak pada korban itu berasal dari pecahan proyektil ditembakkan ke bawah (richocet).*
Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Kesimpulan TPF Komite Umat untuk Tolikara

0

Jum’at, 31 Juli 2015 – 16:17 WIB

Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) menyampaikan temuannya

Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) menyampaikan temuannya

Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya,” demikian kesimpulan Komat

Hidayatullah.com–Tim pencari fakta (TPF) Komite Umat untuk Tolikara (Komat) akhirnya berkesimpulan, insiden yang terjadi pada hari raya Idul Fitri, Jumat, 17 Juli 2015 bukanlah kriminal biasa, namun ada yang menciptakan.

“Insiden Tolikara sama sekali bukan kasus kriminal biasa. Dan bukan kasus spontanitas. Namun ditengarai ada upaya untuk menciptakan dan mengusik kehidupan beragama secara sistematis. Faktanya massa yang mengepung jamaah shalat Ied berasal dari tiga titik, dan ada suara-suara yang mengomando penyerangan,” demikian disampaikan Fadlan Rabbani Garamatan dalam jumpa pers dengan wartawan di Jakarta, Jumat (31/07/2015).

“Insiden Tolikara termasuk pelanggaran HAM berat, karena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya,” demikian kesimpulan Komat.

Komat juga berkesimpulan, presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) patut dijadikan tersangka, karena tidak mengindahkan dan abai terhadap peringatan yang dilakukan oleh Kapolres, sehingga insiden yang melukai umat muslim ini terjadi.

“Faktanya, massa Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berkumpul telah melakukan teror dengan melakukan pelemparan baik secara langsung kepada jamaah sholat Ied ataupun dengan melemparkan batu ke atap seng kios yang membuah suara gaduh untuk membubarkan sholat Ied.”

Menurut Komat, pembakaran dimulai dari rumah Ketua DKM, Sarno, yang jaraknya terhitung sangat dekat dengan masjid Baitul Muttaqien Tolikara, yang hanya 20 meter.

Yang menarik temuan Komat, lahan Masjid Baitul Muttaqin sudah memiliki sertifikat resmi. Ini mematahkan anggapan bahwa masjid ini berdiri di atas tanah ulayat.

Dalam sertifikat hak milik bernomor 26.03.09.02.1.00797 tersebut diketahui bahwa nama pemilik yang tercantum adalah MASRUN. Sertifikat dengan Daftar Isian 208 No 264/1991 ini dalam keterangan surat ukur memiliki luas 509 m2.*

Rep: Ahmad Damanik
Editor: Cholis Akbar

Ditemui Presiden GIdI, Ahok: Gereja GIdI Gereja Injili Bener Ya!

0

KIBLAT.NET, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat apresiasi dari Gereja Injili di Indonesia (GIdI) atas kepemimpinannya di ibukota.

Seperti dimuat dalam Tabloid Injili Edisi Khusus Youth- Fronline News, Juli 2015, Kiblat.net mendapati di rubrik Pendidikan Injili, ada tulisan mengenai kunjungan khusus perwakilan GIdI ke ibukota untuk menemui Ahok.

Tidak dijelaskan kapan pertemuan itu terjadi, hanya disebutkan bahwa pertemuan bertajuk “Kenal Siapa Gereja Pribumi Papua” itu berlangsung di ruang VIP, Kantor Gubernur, Jakarta Pusat.

Tim BPP GIdI terdiri dari 12 orang dipimpin langsung oleh Presiden GIdI, Pdt. Dorman Wandikbo. Sementara itu, Ahok didampingi para asisten, staf khusus dan awak media.

Dalam Tabloid Injili itu diceritakan bahwa di mata gereja GIdI, Ahok adalah sosok yan patriotik, tanpa kompromi dan berani karena benar. Bagi gereja GIdI, nilai dari segi kepemimpinannya saat ini sudah sangat representatif dari nilai-nilai keimanan yang dipercayai umat Kristiani.

Pada kesempatan itu, Pdt Dorman menceritakan latar belakang lahirnya gereja GIdI di masa lalu, perkembangan GIdI saat ini, penginjilan dari Tanah Papua sampai ke seluruh Nusantara termasuk ke Jakarta Pusat hingga ke luar negeri.

Penjelasaan singkat perkembangan GIdI itu ditanggapi serius dan kagum oleh Ahok. “O.. ya, gereja GIdI gereja injili bener ya!” sambil mengangguk-anggukan kepala, mengamininya.

“Kok orang Jakarta melihat Papua dengan mata bisnis, tapi GIdi lihat Jakarta dengan mata rohani,” pungkas Ahok.

Perda Larangan Bangun Rumah Ibadah Tolikara Sudah Disetujui

0

RABU, 22 JULI 2015 | 14:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan peraturan daerah yang mengatur larangan pembangunan rumah ibadah di Tolikara telah disetujui Bupati Usman Wanimbo dan DPRD Tolikara. Namun, perda tersebut tak pernah sampai ke pemerintah pusat.

Padahal, Kemendagri harus mendapat tembusan perda untuk kemudian diverifikasi. Apabila melanggar hak asasi atau bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, pemerintah pusat akan meminta pemerintah daerah merevisi beleid tersebut. “Apabila ada, Perda tersebut jelas melanggar hak asasi dan Pancasila,” kata dia di Gedung Kemendagri, Rabu, 22 Juli 2015.

Perda tersebut, menurut Soedarmo, merupakan usulan dari Presiden Gereja Injili di Indonesia, Dorman Wandikmo, kepada Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo. Kemudian, usulan tersebut dibahas Bupati bersama DPRD dan disahkan. Soedarmo mengatakan Bupati mengakomodir usulan GIDI karena juga merupakan anggota GIDI. Ia menyebut GIDI sangat dominan di Tolikara.

Bupati Tolikara, kata Soedarmo, tak bisa menunjukkan bukti fisik perda tersebut. Usman beralasan perda tersebut merupakan produk hukum pemerintahan yang lalu.

Perda tersebut dijadikan dasar hukum bagi GIDI untuk menerbitkan surat edaran pada 11 Juli 2015 lalu. Isi surat edaran tersebut melarang pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri di Tolikara dan umat Islam menggunakan jilbab. Surat ini diduga menjadi penyebab ricuh di Tolikara saat Idul Fitri lalu.

Penyerangan yang terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri itu berawal dari protes jemaat Gidi terhadap penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer, Distrik Karubaga, Tolikara. Lapangan tersebut berdekatan dengan permukiman warga, kios, Masjid Baitul Muttaqin, dan gereja. Saat itu jemaat Gidi–jemaat Kristen mayoritas di Tolikara–tengah menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani.

TIKA PRIMANDARI

Menteri Tedjo : Tolikara Sudah Aman, Jangan Dipanasi Lagi

0

RABU, 22 JULI 2015 | 14:58 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menentang aksi sejumlah organisasi masyarakat Islam yang hendak jihad ke Papua. Menurut dia, aksi jihad itu nantinya malah akan memperkeruh suasana. “Di Tolikara saat ini sudah damai jangan dipanasi lagi,” ujarnya di gedung Kejaksaan Agung, Rabu, 22 Juli 2015.

Tedjo mengatakan pemeritnah sudah mendengat kabar adanya indikasi balas dendam yang akan dilakukan sekelompok umat Islam terkait bentrokan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada Jumat, 17 Juli 2015. Menurut dia, aksi balas dendam yang dilakukan dengan cara jihad itu adalah pikiran sempit dari segelintir pihak. “Itu hanya aksi solidaritas sempit, saya sudah bicarakan kepada tokoh agama untuk menghentikan dan meredam aksi tersebut,” kaya Tedjo.

Dia meminta seluruh tokoh organisasi masyarakat keagamaan untuk melarang anggotanya berangkat ke Papua untuk tujuan jihad. Dia mengatakan, kedatangan mereka dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana. “Kami harus berusaha mencegah untuk membuat situasi damai,” ujarnya.

Bentrokan terjadi pada Jumat pagi 17 Juli 2015, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga. Mereka berdalih telah memberitahukan agar kegiatan ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI.

Polisi yang mengamankan lokasi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan musala di sekitar lapangan habis terbakar. Seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka terkena tembakan peluru.

REZA ADITYA

Gereja Injili teror Muslim Tolikara, ini sikap Majelis Mujahidin

0
Sikap Majelis Mujahidin atas aksi teror Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terhadap Muslim Tolikara

Sikap Majelis Mujahidin atas aksi teror Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terhadap Muslim Tolikara

JAKARTA (Arrahmah.com) – Saat umat Islam sedang melaksanakan shalat Idul Fitri 1436 H di lapangan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada Jumat (17/7/2015), ratusan teroris menyerang dengan melempari kaum muslimin dengan panah dan batu. Tidak cukup sampai di situ, pengikut Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) ini juga membakar Masjid Baitul Muttaqin dan puluhan kios milik umat Islam.

Salah satu elemen umat Islam, Majelis Mujahidin, menuntut pemerintah untuk menangkap dan menghukum para pelaku serta para pendeta GIDI yang memprovokasi masyarakat melakukan penyerangan terhadap jamaah Shalat Idul Fitri di Tolikara Papua.

Berikut ini selengkapnya sikap Majelis Mujahidin yang kami kutip dari situs resminya.

Sikap Majelis Mujahidin Terhadap
Teror Gereja Injili di Tolikara Papua

Mengingat:

  1. Firman Allah Subhanahu wa ta’ala yang artinya :
    “Wahai orang-orang beriman, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Mereka juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.
    “Akan tetapi Allah melarang kalian berteman dengan orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian. Juga dengan orang-orang yang mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, dan orang-orang yang membantu orang yang mengusir kalian. Siapa saja menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi kalian sebagai teman, mereka itu termasuk orang yang zalim.” (Qs. Al-Mumtahanah [60]:8-9)
  1. Negara Kesatuan RI adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, maka tidak dibenarkan membuat aturan yang bertentangan dengan agama, tidak diperkenankan melakukan penodaan terhadap agama, atau mengintimidasi umat beragama. Dan UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat 2 tentang perlindungan beribadah oleh negara.

Menimbang:

  1. Surat edaran pelarangan Berjilbab dan Perayaan Idul Fitri pada tanggal 17 Juli 2015. Surat edaran Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) No: 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 itu tertanggal 11 Juli 2015, ditujukan kepada umat Islam se-Tolikara dan ditembuskan ke Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Kodim Tolikara tertanggal 11 Juli 2015, yang ditandatangani Ketua GIDI Tolikara Pdt. Nayus Wenea, S.Th dan Sekertaris Marthen Jingga, S.Th; MA.
  2. Pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolikara, Yusak Mauri, bahwa sekte GIDI melarang mendirikan gereja yang tidak sealiran dengan mereka, dan harus bergabung dengan komunitas GIDI sebagaimana keputusan Sidang Sinode GIDI.
  3. Laporan Kerjasama antara Pimpinan Gereja GIDI dan Israel, 20 Nopember 2006, oleh Jason Sentuf yang menyimpulkan, bahwa untuk memperoleh saling pengakuan timbal-balik perlu memiliki tiga hal, yaitu:
  • Memiliki Visi Tuhan, tentang Tubuh Mesianik (Tubuh Kristus) sama seperti yang diterima kelompok Yahudi Mesianik di Israel.
  • Bersekutu dan beribadah bersama mereka pada hari-hari Raya Besar Yahudi, mengadakan seminar-seminar tentang Tubuh Kristus. Atau mengundang mereka beribadah bersama kita, atau hadir sebagai pembicara dalam acara rohani yang diselenggarakan di Indonesia. Inilah yang disebut urat-urat dan sendi-sendi yang saling menyambung oleh Roh Elohim membentuk Satu Manusia Baru –Yakni Tubuh Kristus secara Am (Yehez 37; Ef esus 2:14-16)
  • Memberi korban Persembahan kepada Israel sebagai Satu Bangsa Pilihan dengan membawa korban-korban persembahan untuk memberkati Israel

Memperhatikan:

  1. Upaya sekte GIDI menghasut penduduk Papua melakukan tindakan SARA untuk mengangkat isu Papua Merdeka di dunia Internasional. Sebagai sekte yang berafiliasi ke misi Israel Raya, sampai saat ini masih tergabung dalam Anggota Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili di Indonesia (PGGLLI) yang terdaftar sebagai Gereja: Surat Depag RI No. E/Ket/385/1745/76. Terdaftar Ulang: No. F/Kep/43/642/89 Akte : No. 15 Tanggal 06 1989. Keberadaan GIDI dapat mengancam stabilitas NKRI.
  2. GIDI Menjadi pintu masuk intervensi Israel melalui pintu Papua sebagaimana tercantum pada memo kesepakatan kerjasama mereka dengan gereja Kristen Jerussalem Israel KEHILAT HA’SEH AL HAR ZION (KHAHZ) pada tanggal 20 Nopember 2006, dan catatan misi perjalanan mereka ke Jerussalem pada 16-23 Nopember 2006 oleh Jason Sentuf.
  3. Ketidak pastian perlindungan hukum terhadap umat Islam paska penyerangan gerombolan GIDI terhadap jamaah Shalat Idul Fitri, 17 Juli 2015.

Memutuskan:

  1. Menuntut pemerintah untuk menangkap dan menghukum para pelaku serta para pendeta GIDI yang memprovokasi masyarakat melakukan penyerangan terhadap jamaah Shalat Idul Fitri di Tolikara Papua.
  2. Menuntut Kemenag RI agar membubarkan GIDI dan mencabut surat keputusan/pendaftaran GIDI, karena terbukti memprovokasi dan memicu tindakan kekerasan yang biadab.
  3. Menuntut TNI-Polri melakukan penelitian terhadap sekte GIDI yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang ditengarai sebagai proxy force (agen antara) Israel sebagaimana dinyatakan di dalam dokumen yang mereka miliki.
  4. Menuntut pemerintah pusat, pemprov Papua dan pemda Tolikara segera melakukan renovasi, rehabilitasi dan rekontruksi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat yang menjadi korban kerusuhan.
  5. Menyeru seluruh elemen, organisasi Islam, MUI dan tokoh-tokoh Islam untuk mengefektifkan dakwah dan solidaritas jihad guna membantu Saudara Muslim yang tertindas di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara.

Yogyakarta, 6 Syawal 1436 H/ 22 Juli 2015

Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

Irfan S. Awwas
Ketua

M. Shabbarin Syakur
Sekretaris

Menyetujui :

Al-Ustadz Muhammad Thalib
Amir Majelis Mujahidin

Tembusan-tembusan:

  1. Presiden
  2. Panglima TNI
  3. Kapolri
  4. DPR RI
  5. Menteri Dalam Negeri
  6. Menhankam
  7. Mahkamah Agung
  8. Pimpinan pusat Partai-partai politik
  9. MUI
  10. Pimpinan pusat Ormas
  11. Media massa

(azmuttaqin/arrahmah.com)

TOPIK: , , , ,

– See more at: http://www.arrahmah.com/news/2015/07/22/gereja-injili-teror-muslim-tolikara-ini-sikap-majelis-mujahidin.html#sthash.crfeBESA.dpuf

Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Tolikara Papua

0
Surat Ketua Wilayah GIDI Toli

Surat Ketua Wilayah GIDI Toli

GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI)
BADAN PEKERJA WILAYAH TOLI

Kepada Yth: Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara

Badan Pekerja Wilatah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) memberitahukan bahwa pada tanggal 13-19 Juli 2015 ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Kami dari pimpinan GIDI Wilayah Toli membatalkan dan menunda semua kegiatan yang bersifat mengundang umat besar, dari tingkat jemaat lokal, Klasis dan dari Yayasan atau Lembaga-Lembaga lain.

Oleh karena itu, kami memberitahukan bahwa :

1. Acara membuka lebaran (Idul Fitri –red) tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga)
2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara
3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakain Yilbab (jilbab –red)

GIDI Wilayah Toli, selalu melarang Agama lain dan gereja Denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat-tempat Ibadah di Wilayah Kabupaten Tolikara. Dan Gereja Adven di Distrik Paido kami sudah tutup dan umat gereja Adven bergabung dengan GIDI.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

BADAN PEKERJA WILAYAH TOLI GEREJA INJILI DI INDONESIA

Karubaga, 11 Juli 2015

KETUA WILAYA TOLI: Pdt. Nayus Wenea, S.Th
SEKRETARIS: PDt. Marthen Jingga, S.Th.MA
Tembusan kepada
1. Bupati Kabupaten Tolikara
2. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara
3. Polres Tolikara
4. Dandramil Tolikara
5. File